Get Adobe Flash player
Jajaran Pimpinan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
Workshop on Forestry Human Resources Development in the Asia-Pacific Region, 2014
Kepala Badan P2SDM Kehutanan menanam pohon pada acara Hari Hutan Internasional di BDK Bogor
Wisuda SMK

Pencarian

Situs Terkait

Pengunjung

0381251
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu kemarin
Bulan ini
Bulan kemarin
Seluruhnya
300
1267
5086
366400
34377
29684
381251
IP Anda: 54.211.160.88
Waktu Server: 29-01-2015 07:11:24

 

 

 

 

 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, Website Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Badan P2SDM Kehutanan) dapat hadir di tengah-tengah Cyber Community. Kehadiran Website ini tidak lepas dari semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BP2SDMK untuk terus maju dalam karya nyata dengan dilandasi iman dan takwa.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar penting kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang memiliki SDM unggul berpeluang memenangkan persaingan global. Karena itu Kementerian Kehutanan memandang penting dan strategis mengembangkan dan meningkatkan SDM Kehutanan yang kompeten dan profesional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kehutanan “hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”.

Website ini disediakan sebagai salah satu wujud transparansi kami, agar menjadi media komunikasi kami dengan masyarakat, serta untuk memberikan kemudahan kepada public dalam meng-akses informasi terkait program dan kegiatan Badan P2SDM Kehutanan.

Kritik dan saran sangat kami harapkan dari pengunjung untuk perbaikan dan penyempurnaan website Badan P2SDM Kehutanan ini. Demikian, atas perhatian dan kepedulian pengunjung, kami mengucapkan terima kasih. Selamat menjelajahi cyber kami.

 

Hormat kami,

Kepala BP2SDM Kehutanan

 

(Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. )

PERKA BKN NO 01TAHUN 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS
20 Jan 2015 10:51 - badar

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PENILAIAN PR [ ... ]

Sukses Kolaborasi antara Penyuluh, KTH dan KPH Bali Tengah dalam Pemberdayaan Ma...
22 Des 2014 16:24 -

      ses Kolaborasi antara Penyuluh, KTH dan KPH Bali Tengah dalam Pemberdayaan Masyarakat   Kebijakan pembangunan kehutanan ke depan aka [ ... ]

Bahan Rapat Rancangan Renstra BP2SMK Tahun 2015 -2019
16 Des 2014 16:38 -

Bahan Rapat Rancangan Renstra BP2SMK Tahun 2015 -2019

PENYULUHAN KEHUTANAN DITENGAH PROSES PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKU...
05 Des 2014 03:00 - abcde

PENYULUHAN KEHUTANAN DITENGAH PROSES PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN[1] Disampaikan oleh :Ir. Soetino Wibowo.[2 [ ... ]

Other Articles
Pengumuman Kelulusan Bakti Rimbawan Kualifikasi SMK Kehutanan
07 Jan 2015 19:44 -

Pengumuman Kelulusan Bakti Rimbawan Kualifikasi SMK Kehutanan

SELEKSI PENERIMAAN CALON TENGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015
02 Okt 2014 00:07 -

SELEKSI PENERIMAAN CALON TENGA KERJA BAKTI RIMBAWAN TAHUN 2015 Bakti Rimbawan adalah program Kementerian Kehutanan guna membuka kesempatan kepada war [ ... ]

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Kehutanan
13 Agu 2014 13:21 -

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) SEKTOR KEHUTANAN Terlampir disampaikan beberapa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi t [ ... ]

Undangan Pemangilan Peserta Temu Karya Tahun 2014
11 Agu 2014 13:15 -

Dalam rangka Temu Karya/Sarasehan Pemenang Lomba Wana Lestari, Prima Wana Mitra, Kelompok Masyarakat Pengelola DAS dan Perhutanan Sosial Tahun 2014, b [ ... ]

Other Articles
Penilaian:  / 2
TerburukTerbaik 

PENYULUHAN KEHUTANAN

DITENGAH PROSES PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN[1]

Disampaikan oleh :Ir. Soetino Wibowo.[2]

UMUM

Kegiatan Penyuluhan Kehutanan merupakan bagian dari Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K) berdasarkan UU No. 16 Tahun  2006, dan pada waktu ini  telah memasuki tahun  ke-8 (delapan). Kinerja kegiatan Penyuluhan Kehutanan menunjukkan hasil  yang cukup mengesankan.

Terjadinya penggabungan Kementerian dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), tentu akan diikuti dengan dengan integrasi struktur eselon, penataan personalia, perumusan tupoksi dan tata hubungan kerja dan membangun keserasian kerja untuk menekan dampak psikologis yang ada. Tidak terkecuali dampak yang terseebut akan juga terjadi  pada kelembagaan Penyuluhan Kehutanan yang berada di rumah besar Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Pertanyaan yang ada, apakah kegiatan penyuluhan kehutanan pada era Kementerian LHK masih diperlukan  atau dirasionalisasi diintegrassikan dengan unit kerja lain yang serupa sesuai dengan prisip kerja Kabinet yang ramping dan effisien tersebut? Untuk melihat kemungkinan tersebut perlu analisa logis sederhana berdasarkan data dan informasi tentang keberadaan kelembagaan Penyuluhan selama ini terkait dengan pembangunan nasional khususnya di sektor Kehutanan.

EKSISTENSI PENYULUHAN KEHUTANAN DISEKTOR KEHUTANAN.

Keberadaan kelembagaan Penyuluhan Kehutanan sebenarnya cukup kuat karena didasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yaitu  Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam implementasinya Penyuluhan Kehutanan melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan Penyuluhan yang lain yaitu Pertanian, Perikanan keseluruh wilayah Indonesia dengan sasaran yang berbeda. Untuk penyuluhan Kehutanan sasarannya adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Disamping regulasi penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang di atas, juga telah diterbitkan sejumlah peraturan perundangan ikutannya untuk implementasinya seperti : Peraturan Pemerintah  (3 PP), lebih dari 6 (enam) Permenhut, Perda dan Pergub sejumlah juklak Penyuluhan Kehutanan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.  Regulasi ini akan selalu dikembangkan sesuai  kebutuhan yang dimaksudkan sebagai pijakan hukum yang kuat untuk pelaksanaan kegiatannya. Ini semua memberikan petunjuk kesungguhan pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan  dalam menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan.

Terdapat 4 (empat) komponen penting dalam sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi : 1) Kelembagaan, 2) Ketenagaan, 3) Penyelenggaraan, dan 4) Pembiayaan. Tidak terkecuali penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan  melaksanakan kegiatan yang mendasarkan empat komponen tersebut. Keempat komponen tersebut menjadi dasar acuan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan kemudahan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga  penyuluhan lainnya.

Kelembagaan yang  telah dibentuk hampir diseluruh wilayah Indonesia yang menjadi basis kegiatan penyuluhan termasuk penyuluhan kehutanan yaitu : 1) Badan Koordinasi Penyuluhan PKK (Bakorluh)  di Tingkat Provinsi, 2) Badan Pelaksana Penyuluhan PKK di Tingkat Kabupaten/Kota, 3) Komisi Penyuluhan PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota dan, 4) Balai Penyuluhan PPK di Tingkat Kecamatan dan, 5) SKPPK dan pos Penyuluhan di Tingkat Desa. Unit kerja kelembagaan mulai dari Provinsi sampai Tingkat desa menjadi wadah akivitas para Birokrat dan Penyuluh 3 (tiga) sektor tersebut.[3]

Di bidang ketenagaan, jumlah Penyuluh Kehutanan sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.056 orang,  yang harus melaksanakan tugas penyuluhan kawasan hutan yang cukup luas diseluruh Indonesia 130,6 juta hektar dengan kegiatan yang komplek berupa unit usaha dibidang kehutanan (HPH, HTI) ataupun kegiatan proyek-proyek pembangunan Kehutanan seperti HKM, HTR, Hutan Desa ataupun Hutan Rakyat (HR). Jumlah tenaga Penyuluh Kehutanan yang ada  tentu sangat tidak memadai dibanding dengan sasaran  yang ada. Dengan assumsi jumlah sasaran penyuluhan tingkat kecamatan diseluruh Indonesia yang bersentuhan dengan hutan adalah  + 5.340kecamatan, maka dibutuhkan + 20.241 Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak. Namun dengan jumlah tenaga yang terbatas tersebut,  Penguluh Kehutanan tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Tugas para penyuluh kehutanan adalah menjadi pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan pelaku utama dan pelaku usaha produktif berbasis lingkungan, ekonomi dan sosial  didalam maupun diluar kawasan hutan. Kegiatan ini sangat strategis dalam membantu pemerintah  mengelola hutan yang lestari dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Sampai tahun 2005 tercatat kelompok binaan penyuluh mencapai 27.363 KTH dengan jumlah anggota 1.328.040 orang. Tentu kegiatan ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Para pelaku sasaran yang merupakan  binaan penyuluh yang melaksanakan fungsi penyuluhan dapat dibentuk menjadi Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKSM), sampai waktu ini berjumlah 2.505 orang tersebar di 21 Provinsi. Disamping itu, terdapat penyuluh yang melaksanakan kegiatan pada unit-unit kerja usaha swasta (perusahaan HTI, HPH) disebut dengan  Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS).

Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah jumlah para penyuluh PNS diseluruh Indonesia akan berkurang drastis karena memasuki usia pensiun 1-3 tahun yang akan datang. Meskipun ada kebijakan memperpanjang usia pensiun fungsional  Penyuluh sampai 60 tahun, tetapi tanpa ada regenerasi yang fundamental kebijakan tersebut hanya bersifat darurat dan akan terulang kembali  masalahnya pada 1 sampai 3 tahun berikutnya.

 PROSPEK DALAM FORMAT KELEMBAGAAN.

Dengan memperhatikan kondisi Penyuluhan Kehutanan dan sasaran kawasan hutan dengan lingkungannya yang cukup luas, serta kondisi Sumber Daya Hutan yang mengalami kerusakan  karena berbagai sebab, seperti : illegal logging, penjarahan, praktek-praktek usaha kehutanan yang tidak sesuai kaidah, praktek peladangan berpindah dan lain sebagainya, maka disamping perangkat unit kerja yang sudah ada juga diperlukan keberadaan system penyuluhan kehutanan yang kuat karena berhadapan dengan manusia yang berinteraksi dengan hutan dalam kurun waktu yang lama.

Mengenai derajat penting dan perlunya Penyuluhan Kehutanan untuk mengatasi persoalan di atas, berikut  disajikan dengan  analisa logis  yaitu :

1.    Investasi besar.

Pembangunan kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang pembentukannya didasarkan peraturan perundang-undangan UU No 16/2006 dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan turunannya (PP, Permen, Perda, Ingub) memang memerlukan biaya yang besar.  Besarnya biaya pembangunan tersebut dapat dipahami karena  mencakup komponen-komponen penting antara lain : kelembagaan dengan peraturan perundang-undangannyapersonalia, sarana prasarana, dan pembiayaan operasionalnya baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai pelosok desa diseluruh Indonesia. Sungguh suatu pemborosan besar  apabila investasi besar tersebut tidak didayagunakan atau sia-sia.

2.    Sasaran kawasan hutan yang luas dan komplek.

Luas kawasan hutan Indonesia adalah + 130,68 merupakan hutan terluas didunia setelah Zaire dan Brazil.  Menurut fungsinya Kawasan Hutan terdiri : Hutan Konservasi (HK) 26,82 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 28,86 juta hektar , Hutan Produksi (HP)  seluas 57.06 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikoversi (HPK), seluas 17,94 juta hektar.

Pada kawasan Hutan tersebut terdapat berbagai kegiatan unit-unit usaha kehutanan yaitu, HPH, HTI, dan proyek-proyek Pembangunan Kehutanan seperti HTR, HKM, Hutan Desa dan juga yang   termasuk diluar kawasan, Hutan Rakyat (HR) yang kesemuanya berinteraksi dengan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan yang berpotensi merusak. Bukan perkara mudah untuk mengatasinya. Kondisi demikian tidak bisa hanya diserahkan pada tindan-tindakan aparat  polisi kehutanan atau gugus tugas keamanan lainnya yang lebih bersifat represif, tetapi memerlukan peran para penyuluh yang bertindak sebagi fasilitator /pendamping kepada para pelaku utama maupun pelaku usaha di sektor Kehutanan. Pendampingan yang tepat akan mampu mengubah  sikap dan  perilaku  mereka  menjadi pelaku pelestari SDH di wilayahnya.

3.    Berorientasi masyarakat pelaku terkait dengan SDA.

Kalau memperhatikan tujuan pengaturan sistem penyuluhan yaitu pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial dengan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui iklim usaha yang kondusif sebaimana tertuang dalam UU No 16/2006, pasal 3, ayat b dan e, jelas sekali sejalan dengan Nawa Cita (Sembilan Agenda prioritas) Pemerintah  butir 3, 5 dan butir 6 yaitu  masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan yang mayoritas bersentuhan SDH dan SDA.

4.    Pandangan Urgensi pentingnya.

Keprihatinan mengenai penyuluhan pertanian dan perikanan  diutarakan oleh Garin Nugroho (Seniman) dalam judul Presiden dan Penyuluh dalam Udar Rasa, yang intinya menggambarkan pada waktu ini terjadi  kemunduran minat pemuda belajar di Fakultas Pertanian atau menyusut sampai 80%, jugga dicontohkan bahwa Sekolah Pertanian Menengah hanya berjumlah 300 siswa padahal Indonesia terdiri darfi 17.000 pulau. Penyuluh telah kehilangan aktualisasi, legitimasi dan kebanggaan. Penyuluh pertanian dan perikanan adalah kata sederhana, diera baru tentu memerlukan peran baru namun memerlukan kebersamaan dan diberikan tempat agar mereka menjadi penyuluh yang nyaman mendampingi masyarakat. (Kompas Minggu, tagl 16 November 2014.

Lebih menarik lagi adalah pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam wawancara dengan Kompas, 13 November 2014 yang lalu, yang  menyampaikan dengan lebih jelas dan tegas mengenai peran penting penyuluh dan secara lengkap disajikan berikut : Berikutnya, saya lihat kuncinya di SDM tenaga penyuluh dan mitra lapangan. Kemitraan harus kencang. Harus ada badan penyuluh dan kemitraan lapangan. Sekarang seperti kebakaran , itu diributkan terus.

Kalau demikian telah memberikan sinyal jelas bahwa lembaga  Penyuluhan Kehutanan masih diperlukan karena peran strategis mereka dengan masyarakat pedesaan didalam dan diluar kawasan hutan. Dalam hal ini, juga tidak terlepas dari peran kuat mitra usaha di sektor Kehutanan yang dalam struktur kemitraan  sangat diperlukan untuk kegiatan pemberdayakan masyarakat.

5.    Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan.

Dengan masih diperlukannya  lembaga Penyuluhan Kehutanan sebagaimana uraian diatas dan agar dapat lebih meningkatkan peran penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan dengan sebaik-baiknya dimasa mendatang, maka diusulkan menjadi struktur Eselon I tersendiri  Badan yaitu Badan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakatatau kalau tidak masuk dalam struktur bersama kegiatan lain yang hampir sama dengan struktur lembaga  terdahulu yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang di sini dalam arti Penyuluhan Kehutanan  termasuk kemitraan.

 PENUTUP

Demikian tulisan singkat ini disajikan. Dari analisa di atas menunjukkan keberadaan Penyuluh Kehutanan bersama Penyuluh di sektor lain sangat diperlukan mengingat kondisi SDH semakin menurun yang memerlukan kerja keras mendampingi masyarakat sebagai sasaran penyuluhan yaitu para pelaku utama dan pelaku usaha  dilapangan. Karena peran pentingnya para penyuluh berada yang berada lapangan tersebut, maka mereka harus diberi motivasi kebanggan dan imbalan yang memadai. Semoga bermanfaat.

 

Jakarta, tanggal 20 November 2014

Ir. Soetino Wibowo



[1]  Hanya merupakan masukan kepada pengambil keputusan penyusun kelembagaan pada Kemen LHK

[2] . Wakil Ketua/Anggota Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional

[3]  Dari sejumlah 25 (dua puluh lima) Provinsi, telah terbentuk 17 (tujuh belas) Bakorluh, dengan Komisinya, 6 (enam) Provinsi dalam bentuk Bakoluh dan Ketahanan Pangan, dan 2(dua) Provinsi  dalam bentuk Badan Katahan Pangan dan Penyuluhan.Terdapat 8 (delapan) Provinsi belum tersedia data. Kesemua Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Perda 16 (enam belas) dan 9 (sembilan) Pergub.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeLast modified
Download this file (PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEMEN  LHK.pdf)PENYULUHAN KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEMEN LHK.pdf abcde99 Kb12/05/14 03:15

You have no rights to post comments

Buku Tamu

Bakti Rimbawan

Akses Pengguna

Jajak Pendapat Pengelolaan Hutan di Indonesia (Dimohon Partisipasinya)

Apakah hutan di Indonesia sudah dikelola dengan baik?
Khusus Responden Bekerja di Sektor Kehutanan
30
Apakah hutan di Indonesia sudah dikelola dengan baik?
Khusus Responden yang Tidak Memiliki Hubungan dengan Sektor Kehutanan
10
Apakah hutan di Indonesia sudah dikelola dengan baik?
Khusus Responden Mempunyai Keluarga di Sektor Kehutanan
5

jVS by www.joomess.de.